Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Barat Ir. Noviardi Kuswan terkesan menghindar saat akan di temui awak media pada hari Selasa, 15/06/2021 di Dinas PMD setempat.
Hal itu terjadi saat beberapa awak media yang tergabung di bawah DPC PWRI Lampung Barat saat akan mengkonfirmasi kembali terkait kegiatan Bimtek Pemerintah Pekon di Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu namun kadis sangat sulit di temui meskipun mobil dinas kepala dinas terparkir di depan kantor.
Ketika awak media bertanya kepada staff sekretariat, mengatakan bahwa pak kadis sedang rapat di ruang sekretariat, untuk sekdin sedang ada dinas luar (DL), namun ketika awak media mengkonfirmasi ke Sat Pol PP bagian sekretariat mengatakan tidak ada rapat dan pak sekda sedang ada dinas di luar.
Hal ini sangat di sayangkan ketika pejabat terkesan menghindar ketika akan di konfirmasi, seperti yang di ucapkan oleh Ketua PWRI Lampung Barat Yudi mengatakan " Transparansi Publik adalah sebuah kewajiban karena di atur dalam undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, serta undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang transparansi publik". Ucapnya
Masih lanjut Yudi "Dengan adanya kejadian seperti ini kami dari DPC PWRI Lampung Barat sangat menyayangkan sikap kadis PMD ini yang tidak ada Transparansi sehingga menguatkan dugaan akan kegiatan Bimtek yang di beritakan tersebut benar-benar bermasalah sehingga perlu untuk di telusuri baik pendanaan nya maupun pihak penyelenggara nya yang sampai saat ini masih belum jelas". Tutupnya
Permasalah tersebut berawal dari adanya temuan oleh awak media terkait kegiatan bimtek pekon se kabupaten lampung barat pada tanggal 26 sampai 29 Mei 2021 dengan besaran dana Rp. 15.000.000, - (Lima Belas Juta Rupiah ) untuk 3 orang.
Namun pada pelaksanaan nya peserta yang di kirim hanya 2 orang saja dan ketika di konfirmasi ke dinas PMD melalui kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat Reza mengatakan bahwa "saya tidak tahu apapun terkait kegiatan tersebut jadi silahkan konfirmasi kepada kepala dinas langsung saja karena kami bidang tidak tahu apa-apa". Imbuh reza
Dengan adanya temuan tersebut sangat kuat dugaan bahwa kegiatan tersebut tidak ada transparansi dan sarat permainan saja untuk itu Tim DPC PWRI Lampung Barat meminta instansi terkait untuk segera menelusuri kegiatan tersebut.